Pelaksanaan Pendataan Lapangan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2024

Dirilis pada 29 April 2024 • Sensus dan Survey

Baru-baru ini masih hangat berita tentang mega korupsi yang terjadi di Indonesia, dimana kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan triliun. Nilai fantastis yang mungkin tidak terbayangkan dimiliki oleh sebagian besar orang. Persoalan korupsi saat ini sudah bukan hal baru lagi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.Korupsi di Indonesia sudah semakin meluas, tidak hanya terjadi di kalangan penyelenggara pemerintahan, pejabat publik, dan wakil rakyat saja tetapi sudah menyebar ke masyarakat bawah. Bahkan, korupsi di kalangan pemerintahan telah tumbuh secara vertikal dan horizontal ke daerah-daerah. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Masalah budaya inilah yang menyebabkan pemberantasan terhadap korupsi selalu tidak pernah tuntas.Saat ini BPS Kabupaten Kudus sedang melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur nilai, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku antikorupsi individu di Indonesia. Survei ini juga mengukur sejauh mana zero tolerance tehadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan pendidikan dan budaya antikorupsi. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 22 April sampai dengan 22 Mei 2024. Terdapat 60 rumah tangga saja yang menjadi sampel dalam survei ini.